KEPRI, (media24jam.com) – Persoalan izin pertambangan wilayah Kabupaten Karimun dikuasai oleh Provinsi Kepri. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Karimun hanya diberi kewenangan untuk memonitor aktivitas pertambangan dilapangan.

Hal itu disampaikan, Tarigan, selaku Plt. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karimun kepada media24jam.com, Selasa (26/11/2019), diruang kerjanya.

Dipaparkannya, terkait perizinan usaha pertambangan yang ada di Karimun, baik Amdal maupun dokumen penting lainnya yang mengeluarkannya adalah pihak Provinsi. Sedangkan kewenangan DLH hanya sebatas pengeluaran izin UKL dan UPL.

Misalnya, terkait perusahaan PT Gresmerin. Perusahaan ini memiliki wacana pembangunan Galangan Kapal (Shipyard) terbesar di Karimun. Jadi untuk keperluan semua dokumen perizinannya berada di provinsi Kepri. Nah, dalam hal ini pihak DLH Karimun hanya memonitor aktivitas pembangunan dilapangan maupun soal pembebasan lahannya. Jika terjadi masalah dilapangan pihak DLH tetap akan melakukan koordinasi ke Provinsi. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan hukum dibelakang hari. Demikian juga perusahaan besar lainnya yang berinvesntasi di Karimun, semua dokumen perizinan pihak provinsi yang mengeluarkan. (J.silalahi/ mf)
Liputan Biro: Kabupaten Karimun – Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here