MEDAN, (media24jam.com) – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Medan Zulhamri, atau yang akrab disapa Amri Daeng, mendesak Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H.Edy Rahmayadi untuk segera mengevaluasi jajaran Direksi PDAM Tirtanadi.

Menurutnya, JPKP sebagai relawan terstruktur pendukung program kerja pemerintah yang terlahir dari relawan Joko Widodo (Jokowi), memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan PDAM Tirtanadi dalam melayani kebutuhan air minum masyarakat pelanggan, khususnya yang berdomisili di Kota Medan.

Lebih lanjut Daeng menbeberkan, sejak dilantik setahun lebih yang lalu, tepatnya Selasa, 7 Mei 2019. Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri beserta ketiga direktur bidang, sepertinya belum ada melakukan terobosan signifikan guna meningkatkan pelayanan.

Hal ini tersinyalir dari masih tingginya pengaduan pelanggan terkait seringnya air tidak lancar, kotor, berbau, bahkan terkadang air tak mangalir sama sekali alias mati total. Ditambah lagi komplain pemakaian melonjak, pipa bocor yang tidak segera diperbaiki, dan sebagainya.

“Ironisnya, kebijakan direksi Tirtanadi terutama sang Dirut Trisno Sumantri tak jarang mengundang kontroversi, seperti rencana pembangunan museum PDAM Tirtanadi yang saat ini dirasa belum begitu perlu”, ungkap Daeng, yang juga aktif dikepengurusan IPK Kota Medan ini, Senin (18/5/2020).

Trisno bersama direksi bidang yang lain semestinya berkonsentrasi dalam mencari solusi inovatif (peluang) untuk membenahi kualitas, kontinuitas, serta kuantitas sumber daya air yang korelasinya terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Parahnya lagi, kebijakan terkini ditengah merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19), direksi BUMD milik Pemprovsu pengelola jasa air minum ini mengumumkan penggratisan air selama 3 bulan terhitung Mei-Juli 2020 untuk golongan Rumah Tangga (RT-1), Sosial Umum (S1), dan Sosial Khusus (S2), yang diduga hanya pencitraan semata.

Sebab, dari berkisar 500 ribu total jumlah pelanggan PDAM Tirtanadi, yang masuk kategori golongan tarifnya RT-1 hanya 2.300-an pelanggan.

“Kalau emang mau dibantu ya seluruh masyarakat pelanggan yang terdampak Covid-19 donk. kalaupun anggarannya tak ada, ya gak usah sok paten ???,”ketusnya

Selain itu, sambungnya lagi, THR para pekerja di Tirtanadi juga berkurang 50 % yaitu dari dua bulan gaji pada tahun sebelumnya (2019), menjadi sebulan. Padahal, wabah virus Corona yang sedang terjadi menuntut naiknya biaya hidup seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk karyawan PDAM Tirtanadi yang tetap bekerja melayani masyarakat walau terancam virus mematikan.

Meskipun pemberian THR sebulan gaji tersebut didasari surat Wagubsu nomor 440/3650 tanggal 24 April 2020, tapi tidak ada salahnya jika kemampuan keuangan memadai direksi membuat kebijaksanaan semisal dengan memberi kompensasi kepada pekerja Tirtanadi yang juga merupakan warga terdampak Covid-19. Atau mungkin PDAM Tirtanadi saai ini sedang mengalami kerugian ??.

Melihat peliknya persoalan yang timbul, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) JPKP kota Medan meminta Gubernur Sumut selaku owner (pemilik) untuk segera melakukan evaluasi alias mencopot seluruh direksi PDAM Tirtanadi.

Sekaligus menggantinya dengan yang memiliki kredibilitas teruji. Yang dapat memberikan keteladanan perilaku kepada subordinasi (kedudukan bawahan), juga kepada pihak lain, agar PDAM Tirtanadi yang notabene milik masyarakat Sumatera Utara ini bisa terselamatkan. Demikian Amri Daeng.

Sementara Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Prov. Sumut, Humakar Ritonga belum berkenan memberi penjelasan konfirmasi media24jam terkait polemik serta pemotongan 50 % THR di PDAM Tirtanadi Sumut. (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here