Dua Mantan Pejabat PT KDH Karimun “Terancam 8 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Milyar”

0
2178

KEPRI, (media24jam.com) – Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Hatmoko SH.MH, kembali menggelar sidang dua terdakwa mantan pejabat PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH), Indra Gunawan dan M Yusuf, Rabu (11/12/2019). Sidang kali ini menghadirkan keterangan saksi tenaga ahli dari pihak BPJS, Basaria Situmorang SH.MH. Dia juga seorang ahli di bidang hukum pidana.

Sekilas Profil, Basaria Situmorang SH.MH
-Sebagai tenaga ahli BPJS dibidang ketenagakerjaan.
-Berkarir selama 28 tahun di Kementerian Tenaga Keja dengan jabatan staf ahli di bidang hukum dan hubungan industrial.
-Pernah menjabat sebagai kepala pengadilan khusus hubungan industrial.
-Sebagai pengajar di universitas pasca sarjana.
-Aktif terlibat dalam pembuatan undang- undang ketenagakerjaan.
-Staf ahli komisi VII DPR-RI tahun 1999-2004.
-Pengajar tetap di PERADI.

Sementara itu, dalam keterangannya pada sidang terdakwa dua mantan pejabat PT KDH ini, Basaria, mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa direksi atau direktur perusahaan adalah pemberi kerja, dan berkaitan dengan iuran BPJS. Direksi atau direktur pemberi kerja berkewajiban melakukan pemungutan dan pembayaran iuran ke BPJS.

Dia juga mengatakan, keterlambatan pembayaran iuran sesuai ketentuan BPJS dapat dikenakan denda, namun tidak serta merta bisa terus seperti itu. Jika kembali dilakukan setelah tiga bulan keterlambatan, maka pemberi kerja dapat dikenakan sangsi pidana penjara.

Menurutnya, jika pemberi kerja tidak membayarkan iuran BPJS, maka pihak BPJS akan memberi teguran kepada pihak pengusaha. Jika teguran Itu sampai tiga kali tidak ditanggapi maka langsung diberikan sangsi sesuai yang tercantum di UU ketenaga kerjaan.

“Jika pemberi kerja tidak melakukan pemungutan iuran dan tidak menyetorkannya ke BPJS dapat dikenakan sangsi pidana penjara 8 tahun dan denda sebanyak Rp 1 milyar. Hal ini disebabkan akibat perbuatan tersebut sangat merugikan pekerja,” tegas Basaria.

Menariknya pada sidang kali ini kuasa Hukum kedua terdakwa sempat memberi umpan berupa beberapa pertanyaan kepada saksi ahli. Namun pertanyaan pihak kuasa hukum dapat dimentahkan, Basaria Situmorang SH.MH.

“Mulai Undang undang ketenaga kerjaan dari hasil rapat DPR RI, dan saya juga Ikut terlibat dalam pembuatan UU ketenaga kerjaan. Jadi Kalo Soal UU ketenaga kerjaan adalah sudah menjadi bagian dalam diri saya. Tetapi untuk memutuskan dalam perkara saat ini adalah hakim yang mulia,” tutup Basaria.

Seperti diketahui, dua mantan pejabat PT. KDH, Indra Gunawan, dan M Yusuf, dinilai telah menghilangkan hak 156 karyawannya, yaitu tidak dibayarkannya iuran BPJS ketenaga kerjaan sejak 18 September 2018 hingga Maret 2019. Total iuran yang seharusnya dibayar oleh PT.KDH ke pihak BPJS yaitu sebesar Rp 561.361.958 (J.Silalahi/mf)
Liputan Biro: Kabupaten Karimun – Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here