MEDAN | Media24Jam.com – Upaya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam menekan laju inflasi yang sempat menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara.
Ketua Badko HMI Sumut, M. Yusril Mahendra Butar-Butar, menilai langkah masif Gubernur Bobby menggelar pasar murah di sejumlah daerah merupakan kebijakan tepat untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.
“Langkah yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat tepat, yakni menggelar pasar murah untuk menekan harga bahan pokok. Namun, pemerintah juga harus menindak tegas para tengkulak nakal yang diduga memainkan harga di tingkat pasar,” ujar Yusril, Jumat (10/10/2025).
Yusril menegaskan, HMI Sumut berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif bagi pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap memberikan saran, kritik konstruktif, dan dukungan terhadap kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Gubernur bersama dinas terkait perlu terus memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional secara berkala, minimal setiap triwulan,” tambahnya.
Soroti Peran Tengkulak dan Perluasan Pemantauan Pasar
Yusril juga menyoroti peran para tengkulak yang diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumut, Tim Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum (APH) lebih proaktif dalam melakukan pengawasan.
“Saya melihat aksi tengkulak yang memainkan harga kemungkinan besar ada. Karena itu, Pemprov dan Forkopimda harus berkolaborasi cepat untuk menanganinya. Pengecekan harga di pasar-pasar harus dilakukan secara rutin,” tegasnya.
Menurut Yusril, inflasi tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut semakin mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
“Pemerintah perlu mengonsolidasikan semua kekuatan, baik TPID, dinas terkait, hingga aparat hukum, untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan masyarakat tidak kehilangan daya beli,” pungkasnya.(*).
