Peralihan UPPKB Diduga Pemicu Devisitnya Kasda Batu Bara

0
152

Batu Bara, Media24Jam – Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau yang biasa disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, yang mana bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran Over Dimensi & Over Load di jalan raya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya UPPKB ini dibawah kendali Pemerintah Daerah, yang mana pada saat itu diberlakukan pembayaran denda bagi pengendara yang membawa barang melebihi kapasitas ketentuan pengguna jalan. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2016, UPPKB pun mengalami peralihan sehingga kini dibawah Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Menurut salah satu Tokoh Pemuda dari GM Pujakesuma Batu Bara yakni Ahmad Dwi Sakti Hidaya, SE, hal ini tentunya dapat diduga sebagai salah satu faktor pemicu devisitnya Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Batu Bara.

Karena menurutnya, seperti halnya dengan UPPKB Dolok Estate, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang mana dulu dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penyumbang PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, namun kini sudah tidak bisa lagi karena telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu pun senada dengan pernyataan dari Plh. UPPKB Limapuluh, Miqrod saat dikonfirmasi Wartawan pada Kamis (13/6/2024), yang mengungkapkan bahwa sejak peralihan dibawah Kemenhub pihaknya memang tidak pernah melakukan pengutipan denda lagi.

“Sejak peralihan ke Kemenhub kita nggak pernah melakukan pengutipan pak, untuk saat ini kita hanya melakukan pendataan dan melakukan peringatan terhadap yang melakukan pelanggaran,” ungkapnya.

Namun yang lebih mirisnya lagi, Miqrod pun menegaskan bahwa pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak jika pelanggar tetap tidak mengindahkan tegurannya tersebut.

“Untuk saat ini belum ada yang bisa kita lakukan hanya kita beri pengarahan kepada pengemudi agar jangan terulang lagi hanya itu arahan pimpinan sama kita,” tegasnya.

Pernyataan itu pun menjadi tanda tanya besar, yang mana pengawasan terhadap badan jalan pun tentunya akan minim.

“Ya kalau cuma sekedar ditegur aja, ya gawat juga. Besok-besok pengendara akan sesuka hatinya aja membawa muatan tanpa harus memikirkan kerusakan badan jalan. Orang cuma dapat teguran aja kok, kan gak ada efek jeranya,” beber Ahmad Dwi.

Lebih lanjut diungkapkannya, seharusnya Pemerintah dapat mengevaluasi dan mengkaji ulang terkait peranan UPPKB ini. Sehingga dapat lebih terasa manfaatnya baik itu bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat khususnya para pengguna jalan. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here