Ruli di Batam Akan Dipasang Meteran Air Bersih Secara Resmi

0
805

KEPRI, (media24jam.com) – Walikota Batam non aktif, Rudi, yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota (Cawako) Batam pada Pilkada 9 Desember 2020 cukup gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Batam. Maju di pilkada, dia berpasangan dengan wakil walikota Batam non aktif, Amsakar Achmad. Artinya, pasangan, Rudi-Amsakar, telah maju untuk kedua kalinya bertarung merebut pucuk pimpinan eksekutif di kota Batam.

Kabar teranyar Cawako Batam, 02, Rudi, menjanjikan aliran air minum resmi ke warga Rumah Liar (Ruli) di kota Batam. Hal itu disampaikan, Rudi, saat kampanye politik ke warga Batu Batam, pada Kamis (15/10/2020). Janji yang disampaikan kepada warga ini merupakan jelang berakhirnya konsesi air bersih antara BP Batam dan mitra kerjanya PT ATB pada 14 November 2020. Untuk selanjutnya BP Batam akan mengendalikan penyaluran air bersih dengan mitra kerja baru, PT Moya Indonesia.

Dipaparkannya, semua warga Batam harus mendapatkan hak yang sama terkait aliran air minum. Setiap Ruli akan dipasangi meteran air bersih, sehingga kedepan warga bisa mendapatkan air bersih tanpa melalui kios air lagi.

Rudi, yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam non aktif menyarankan kepada warga yang rumahnya belum teraliri air bersih agar mendaftarkan ke BP Batam. Usai cuti sebagai Kepala BP Batam, dia berjanji akan segera memprosesnya satu persatu. Dia juga menegaskan, warga Batam harus mendapat hak yang sama perlayanan air bersih, dan dengan harga yang sama dengan perumahan lainnya di kota Batam.

Di tempat berbeda, seorang warga kota Batam, Supraptono, sangat mengapresiasi apa yang disampaikan cawako 02 tersebut. Menurutnya ini merupakan sebuah langkah terobosan yang luar biasa dan tidak pernah bisa dilakukan oleh pemimpin kota Batam sebelumnya.

Dipaparkannya, langkah terobosan seperti ini harus terus didukung serta diberikan apresiasi agar dalam hal mendapatkan pelayanan air bersih tidak terjadi diskriminasi yang dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian, mengingat keberadaan ruli tersebut secara keseluruhan belum memiliki legalitas apapun, serta aturan yang diterapkan sebelumnya yang mewajibkan bahwa untuk dapat dilakukan pemasangan meteran air bersih untuk setiap perumahan dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki legalitas terkait status lahan, maka seharusnya cawako dari petahana juga dapat menjanjikan kepada warga tentang nasib lahan yang mereka tempati sekarang. Hal itu agar ada persamaan hak memiliki legalitas sehingga rencana memberikan sambungan langsung melalui masing-masing meteran air kepada rumah warga tidak timbul hambatan dilihat dari sisi peraturan yang ada.

Sebagaimana diketahui, keberadaan rumah liar di Batam dapat dipastikan masih menempati lahan-lahan seperti kawasan hutan lindung, tangkapan air, bahkan berada didalam PL yang sudah dimiliki oleh pengusaha. Dengan demikian kesanggupan terkait pemberian status lahan secara legal mutlak diperlukan. (handreass)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here