Soal Rekomendasi DPRD Gunungsitoli, Wirni Zebua: Tergantung Pimpinan

0
513

GUNUNGSITOLI (Media24jam.com) – Ditanya soal rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perukim), Wirni Zebua ST, M.Si, tampak santai.

Sikap itu ditunjukan Wirni saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/5/2021).

Kepada wartawan, Wirni menyebut wajar jika DPRD menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Gunungsitoli TA 2020.

Sementara terkait rekomendasi DPRD atas pengevaluasian dirinya, Wirni menilai masih sebatas rekomendasi. Sebab, keputusan ada ditangan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli.

“Tergantung kepala daerah, karena itukan masih rekomendasi. Terus terang, saya tidak mengatakan saya hebat, mungkin situ sudah taulah bagaimana saya”, ujar Wirni.

Disinggung apa penyebab DPRD mengeluarkan rekomendasi pengevaluasiannya, Wirni mengaku sama sekali tidak tahu menahu.

Meski demikian, Wirni menjelaskan saat Pansus LKPJ DPRD menggelar beberapa kali rapat pembahasan LKPJ Walikota Gunungsitoli TA 2020 bersama Dinas Perukim ia tidak hadir.

Diterangkan Wirni, ketidakhadirannya dalam rapat pembahasan LKPJ tersebut lantaran sedang cuti selama enam hari dengan surat ijin yang sah dari Pemerintah Kota Gunungsitoli.

“Sewaktu rapat pembahasan LKPJ bersama Pansus DPRD, saya sedang cuti. Saya diwakili Sekdis, Kabid, serta Kasubbag. Mungin disitulah awal muncul rekomendasi itu”, kata Wirni.

Ditanya jika nanti berdasarkan rekomendasi DPRD, Walikota dan atau Wakil Walikota mencopot jabatannya, Kemabli Wirni menanggapi dengan santai.

“Saya tidak perlu bicara lebih jauh. Semua kembali kepada pimpinan, tergantung pimpinan, penilaian pimpinan, dan persetujuan pimpinan”, pungkas Wirni.

Sebelumnya, Senin (17/5/2021), DPRD Kota Gunungsitoli menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD kota Gunungsitoli terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Gunungsitoli TA 2020.

Pada rekomendasi itu, DPRD meminta Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perukim) yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Gunungsitoli sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. (Yos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here