MEDAN (Media24jam.com) – Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kini mulai langka, kalaupun ada para pemilik atau sopir kendaraan pengguna bahan bakar solar tersebut harus rela mengantre panjang. fenomena kelangkaan ini sudah terjadi beberapa hari belakangan yang membuat pengusaha pengangkutan meradang.
Sementara diketahui hampir 100 persen Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) sebagai angkutan orang menggunakan solar. Untuk di Sumatera Utara (Sumut) saja, angkutan ini ada berjumlah hampir 3.500 unit.
Dikatakan Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan, Jaya Sinaga, ribuan angkutan ini setiap hari beroperasional dengan tujuan Medan-Pekanbaru dan Medan-Dumai. Menurutnya tentu keadaan sulit saat ini sangat berdampak bagi pengusaha kalau berbicara terkait angkutan orang.
“Ini sama persoalan yang kita hadapi, selalu terkait dengan solar subsidi yang memang dibutuhkan bagi angkutan orang. Karena pemerintah mengatur tarif angkutan orang jadi wajar mereka (angkutan) ini juga dapat subsidi. Nah saat ini solar sulit didapat, tentunya ini berdampak pada operasional bagi pengusaha angkutan orang dan tidak mungkin lagi menggerakkan usahanya ketika kelangkaan solar ini terjadi. Tak hanya itu saja, hal ini juga berdampak bagi penumpang dan masyarakat secara luas,” jelas Jaya, Jumat (25/3) saat dikonfirmasi di Bandara Kuala Namu Internasional.
Diumpamakan Jaya, dibangunnya jalur transportasi seperti jalan tol, tentunya akan memutus akses mata rantai kemacetan. Nah kalau solar sulit didapat tentunya akan menjadi bumerang untuk pengusaha angkutan orang (AKDP/AKAP).
Sambungnya, lain lagi kalau berbicara mengenai kondisi angkutan barang di Indonesia, saat ini ada sekitar 8 juta unit angkutan barang berdasarkan data resmi untuk mengangkut logistik. Mulai dari sandang pangan, sembako, sayur-mayur dan juga logistik.
“Mereka ini 100 persen pengguna BBM solar. Nah fakta hari ini, solar yang didapat juga sulit. Maka terhambat ke saluran logistik tadi, ditambah persoalannya adalah tarif barang ini gak ada diatur pemerintah. Tentunya ada hambatan yang akan menyebabkan inflasi, terutama dalam pengangkatan bahan logistik. Maka akan jelas berdampak pada masyarakat kecil,” ungkapnya.
Nah, terkait adanya Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi soal peraturan Solar Subsidi, Jaya memandang bahwa pengusaha angkutan ini tentunya dialihkan untuk menggunakan BBM Dexlite dengan harga yang mahal.
Hal ini yang sedang dihadapi saat ini, sehingga pada situasi seperti ini maka rakyat kecil yang akan sangat terdampak. Diperparah lagi dengan dilema yang dihadapi pengangkutan logistik seperti CPO, maka konsekuensi harga eceran untuk minyak goreng yang dibebaskan akan berdampak pada harga yang tidak murah lagi. Mimpi masyarakat untuk mendapatkan harga minyak goreng murah tak akan bisa. Karena harga juga telah dilepas ke pasar tarif barang.
“Jadi mencabut subsidi itu tujuannya bukan memulihkan ekonomi. Karena akan berdampak pada angkutan barang yang naik. Ditambah mencari solar kini membuat antrean di mana-mana. Jadi masih banyak sebenarnya cara pemerintah melakukan kebijakannya. Karena dengan dicabutnya subsidi tentu beresiko kepada naiknya tarif barang maupun ongkos atau angkutan orang maupun konsumen yang tidak dapat dipungkiri,” ungkapnya.(fas)
