Hakim PN Karimun Tertawai Keterangan Saksi PT KDH, ini Alasannya

0
1460

KEPRI, (media24jam.com) – Pengadilan Negeri (PN) kabupaten Karimun menggesa penuntasan kasus tidak dibayarkannya iuran BPJS 156 tenagakerja PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) melawan dua terdakwa mantan pejabat di perusahaan tersebut, Indra Gunawan dan M Yusuf. Selain mendengarkan keterangan kedua terdakwa, hakim yang menangani perkara ini juga telah mendengarkan keterangan banyak saksi, baik dipihak pekerja, perusahan, maupun keterangan saksi dari utusan pemerintah daerah dan Provinsi Kepri.

Pada Rabu, (4/12/2019), hakim, Joko Dwi Hatmoko, SH.MH, yang memimpin sidang perkara tersebut, kembali melanjutkan sidang yang sempat tertunda pada, Selasa (3/12/2019). Dalam sidang lanjutan kali ini adalah untuk mendengarkan dua orang saksi dari pihak PT KDH, yaitu sub kontraktor dan salah seorang pejabat Disnaker Pemkab Karimun . Ada hal yang menarik saat hakim mempertanyakan kepada saksi. Namun jawaban saksi malah membuat hakim jadi tertawa. Sebab keterangan seorang saksi ini dapat memberatkan porsi hukuman terdakwa.

Hasil pengamatan media24jam.com saat sidang berlangsung, saksi pertama yang memberi keterangan dihadapan hakim adalah, Rahmat Kurniawan alias Iwan Gondrong. Dia merupakan pimpinan CV. Anisa dan memiliki hubungan spesial dengan PT KDH. Yaitu, kedudukan CV. Anisa sebagai Sub Kontraktor (Rekanan Kerja) di PT.KDH.

Saat memberi keterangan saksi, Rahmat Kurniawan, tampak seperti ragu dan bingung. Bahkan antara pertanyaan hakim dan jawaban saksi selalu tidak nyambung. Misalnya, Rahmat Kurniawan, terlihat bingung saat menjelaskan alasan penunjukan terdakwa, M Yusuf, sebagai direktur PT KDH. Dan banyak keterangan lainnya yang tidak berkesesuaian dengan fakta di persidangan. Apa lagi saat keterangan saksi dikonfrontir dengan keterangan terdakwa, M Yunus. Keterangan antara saksi dan terdakwa selalu tidak singkron, sehingga membuat hakim sempat tertawa.

Saksi lainya yang memberi keterangan didepan hakim adalah, Poniman. Dia adalah pejabat yang menduduki posisi Kepala Bidang Hubungan Industrial di dinas tenaga kerja pemerintah Kabupaten Karimun. Menariknya, paparan yang disampaikan saksi ini selalu membuat “mual” para pengunjung sidang yang didominasi para pekerja PT KDH (Penggugat-red). Dalam keterangannya saksi, Poniman, juga mengatakan bahwa PT KDH diketahuinya mengalami masalah mulai akhir tahun 2018.

“Yang saya tau akhir tahun 2018 KDH mulai bermasalah. Gaji pekerja tidak dibayarkan sejak bulan November 2018”, ujar Poniman.

Namun saat Hakim bertanya mengenai apakah pekerja pernah melaporkan mengenai permasalahan BPJS ?. Saksi Poniman dinilai berkelit. Ia berdalih dan menolak isi pengaduan para karyawan (Penggugat) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sidang akhirnya ditutup dan dilanjutkan pada, Rabu (11/12/2019). Sementara itu, saat mendengarkan keterangan saksi, Poniman, sempat membuat geram para penggugat yang hadir. Bahkan beberapa penggugat sempat ingin membatah keterangan, Poniman, saat itu. Namun ditahan rekan penggugat lainnya agar sidang kasus ini berjalan lancar.

Penggugat mengatakan keterangan saksi, Poniman, adalah bohong besar. Yang sebenarnya, para penggugat (Pekerja) mengaku pernah mengadukan permasalahan upah dan iuran BPJS ketenagakerjaan kepada, Poniman, itu lebih dari dua Kali. Bahkan saksi, Poniman, sering berkunjung ke lokasi pekerja tambang dan selalu mendengarkan keluhan para pekerja PT KDH. Dalam persidangan kali ini, Poniman, dinilai telah melakukan rekayasa kesaksiannya dengan tujuan untuk meringankan hukuman ke dua terdakwa. Para penggugat berharap hakim PN Karimun bijak dalam menyelesaikan kasus ini.

Seperti diketahui, PT.KDH dinilai menghilangkan hak 156 karyawannya, yaitu tidak dibayarkannya iuran BPJS ketenaga kerjaan sejak 18 September 2018 hingga Maret 2019. Total iuran yang seharusnya dibayar oleh PT.KDH ke pihak BPJS yaitu sebesar Rp 561.361.958 (J.Silalahi/mf)

Liputan Biro: Kabupaten Karimun – Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here