Hasil Sidak Ketua Komisi I DPRD Batam Temukan 7 IMB di Marina Park Bermasalah

0
820

KEPRI, (media24jam.com) – Komisi I DPRD kota Batam melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lokasi pembangunan 7 bangunan yang meresahkan warga RT 02 RW 06, komplek Marina Park Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja kota Batam pada, Senin (3/5/2020), sekitar pukul 15.00 Wib. Sidak komisi I ini menyusul adanya laporan terkait adanya 7 dokumen IMB yang di nilai diterbitkan secara tidak beretika oleh oknum Kabid IMB BPM-PTSP berinisial, TN. Bahkan proses penerbitan 7 dokumen IMB di duga kuat adanya intervensi dari oknum pejabat pemko Batam berinisial, RP, Kabid Ortla.

Diliput media24jam.com, dalam sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Budi Mardiyanto SE, dan di dampingi anggota Komisi I diantaranya, Utusan Sarumaha SH, T Erikson Pasaribu, dan Safari Ramadhan S.Pd.I. Selain itu turut hadir Lurah Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Rio Setiawan SE, dan ketua RT setempat, M Siregar.

Salah satu yang menjadi sorotan komisi I adalah bentuk fisik 7 bangunan yang meresahkan warga setempat. Yang seharusnya di bangun rumah, namun dibangun ruko. Sehingga tidak berkesesuaian dengan tata ruang dan wilayah lazimnya sebuah komplek perumahan.

“Ini ada penyimpangan peruntukan. Yang dibangun itu harusnya rumah tinggal, tapi ini yang di bangun ruko, bentuknya untuk peruntukan jasa,” ucap Ketua Komisi I, Budi Mardiyanto SE.

Di lokasi pembangunan, Budi, juga mempertanyakan keberadaan pihak yang bertangungjawab maupun pemilik 7 bangunan tersebut. Namun kepala tukang bangunan mengaku tidak mengetahui siapa pemillik aslinya. Dari keterangan pihak pekerja, mereka hanya orang suruhan dari pihak kontraktor.

“Baikllah, nanti kita buat surat panggilan kepada si pemilik. Tolong itu di catat,” ujar Budi kepada staf komisi I. Ia juga merasa heran dengan adanya pembangunan 7 bangunan ini tidak melapor ke pihak RT RW setempat, bahkan pihak kelurahan juga tidak memgetahui pemilik bangunan yang bermasalah ini. Menurutnya hal ini tidaklah lazim. Bangunan bentuk ruko ini berdempetan dengan perumahan warga. Untuk itu ia akan mengusut proses penerbitan 7 dokumen IMB yang diterbitkan BPM-PTSP Pemko Batam. Selain itu komisi I juga akan mengungkap siapa pemilik asli 7 dokumen IMB tersebut, apakah milik WNI ataukah milik WNA. Sebab ada dugaan manipulasi kepemilikan 7 bangunan tersebut.

Sementara itu, lurah Batu Selicin, Rio Setiawan SE, saat dicecar komisi I mengatakan, pihaknya mengetahui persoalan ini setelah adanya keluhan dari pihak ketua RT dan warga setempat.

“Saya tidak tahu adanya penerbitan IMB ini. Yang mengeluarkan pihak PTSP. Tidak ada laporan ke kami. Saya sudah berusaha melakukan koordinasi ke pemilik, tapi sampai sekarang susah ditemui. Kalau menurut ketua RT, pemiliknya warga Singapura. Posisinya saat ini sedang berada di negaranya. Beberapa kali kita coba menghubungi, tapi hingga kini tidak berhasil dihubungi,” kata Rio singkat.

Anggota komisi I DPRD kota Batam, Utusan Sarumaha SH, juga heran dengan bentuk fisik bangunan tidak sesuai dengan yang tertera di IMB. Disitu di sebutkan jenis bangunan gedung untuk perumahan, namun yang dibangun adalah ruko. Apalagi ruko yang dibangun ini berdempetan dengan rumah warga, yang otomatis proses pembangunannya sangat mempengaruhi kenyamanan warga setempat.

“Ini harusnya ada sempadan, yang di ketahui RT RW setempat. Biasanya ini salah satu persyaratan untuk penerbitan IMB. Kami akan awasi kasus ini,” tegas Utusan Sarumaha SH.

Ketua RT 02 RW 06 komplek Marina Park, M Siregar, turut mengapresiasi sidak Komisi I DPRD kota Batam. Ia menginginkan agar persoalan 7 IMB yang diterbitkan oknum berinisial, TN, selaku Kabid IMB BPM-PTSP Pemko Batam ini di usut tuntas.

Sementara itu, terkait pengeluaran IMB tanpa kordinasi terhadap warga dan RT/RW setempat juga dirasakan oleh masyarakat RT 01 RW 09 komplek Happy Garden kota Batam. Fasillitas Umum (Fasum) milik warga ini akan di sulap menjadi komplek pertokoan oleh PT Putra Jaya Bintan (PJB). Kasus ini juga telah dilaporkan kepada komisi I DPRD kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan.

“Saya dan masyarakat setempat menolak adanya alih fungsi fasum warga di RT 01 komplek Happy Garden. Saya juga berharap agar komisi I DPRD kota Batam serius dalam mengusut kasus ini. Sudah dua kali kami menghadap ke komisi I. Namun penanganan kasusnya belum tuntas,” ujar Meltari, selaku Ketua RT 01 komplek Happy Garden saat ditemui media24jam.com pekan lalu.

Disebutkannya, lokasi fasum milik warga seluas 1769.70M2 akan dialih fungsikan oleh PT. Putra Jaya Bintan (PJB) menjadi komplek pertokoan. Adanya alih fungsi Fasum ini akhirnya membuat berang warga setempat. Warga berharap agar Walikota Batam bersikap dalam persoalan ini.

Menanggapi kasus pengalihfungsian fasum warga di komplek Happy Garden, anggota komisi I DPRD kota Batam, Utusan Sarumaha SH, saat dikonfirmasi media24jam.com menyebutkan kasus ini masih dipelajari dan dalam penelusuran. Dikatakan juga, komisi I akan terus melakukan pengawasan terhadap penerbitan IMB yang dikeluarkan BPM-PTSP pemko Batam. (handreas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here