PEMATANGSIANTAR | Media24jam.com — Wali Kota Wesly Silalahi mengikuti pembukaan kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (1/4/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo.
Dalam tahap presentasi, Wesly diwakili Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang yang mengikuti kegiatan secara virtual dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar. Dalam paparannya, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memaparkan berbagai strategi dan inovasi dalam menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Junaedi menjelaskan, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 sebanyak 277.054 jiwa dan meningkat menjadi 279.198 jiwa pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 81,17 dan meningkat menjadi 81,71 pada tahun 2025. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi tercatat 4,61 persen pada tahun 2024 dan 4,09 persen pada tahun 2025, dengan Gini Rasio sebesar 0,297 pada tahun 2024 dan 0,332 pada tahun 2025.
Ia memaparkan, strategi yang dilakukan antara lain memperluas kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong program inovasi lintas sektor. Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pematangsiantar tercatat 8,00 persen pada tahun 2024 dan menurun menjadi 7,74 persen pada tahun 2025.
Untuk mendukung strategi keberlanjutan penanganan pengangguran, Pemko Pematangsiantar bersama DPRD telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Selain itu, disusun pula Rencana Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Industri Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, struktur ketenagakerjaan di Kota Pematangsiantar pada tahun 2025 didominasi sektor informal sebesar 51,64 persen atau 75.050 jiwa, sedangkan sektor formal sebesar 48,36 persen atau 70.293 jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemko Pematangsiantar menjalankan sejumlah kebijakan, di antaranya pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK negeri dan swasta, penyediaan informasi pasar kerja melalui job fair, pelatihan kerja berbasis kompetensi bersertifikat BNSP, serta pemberian bantuan peralatan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan wajib lapor lowongan kerja untuk memonitor laporan perusahaan, memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja, serta menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, hingga standardisasi produk guna meningkatkan daya saing masyarakat dan mendorong terciptanya usaha baru.
Dalam presentasi tersebut juga disampaikan inovasi daerah berupa Klinik Konseling Ketenagakerjaan yang memberikan layanan konseling terpadu bagi pencari kerja, pekerja, maupun korban PHK. Layanan tersebut mencakup dukungan psikologis, informasi lowongan kerja, serta pendampingan menghadapi dunia kerja melalui layanan konseling, asesmen, dan rujukan ketenagakerjaan.
Wesly menegaskan, upaya menurunkan pengangguran tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar penanganan pengangguran berjalan lebih efektif. Pemko Pematangsiantar juga telah mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan merekrut pemuda-pemudi yang memiliki kompetensi di bidang industri kreatif, termasuk content creator di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Melalui presentasi tersebut, Pemko Pematangsiantar berharap capaian kinerja dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang.
Penilaian presentasi Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran dibagi dalam enam regional, yakni Regional Sumatera, Regional Jawa dan Bali, Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Regional Kalimantan, Regional Sulawesi, serta Regional Papua. Untuk Regional Sumatera, klaster provinsi meliputi Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Barat; klaster kabupaten meliputi Dairi, Gayo Lues, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan; serta klaster kota meliputi Batam, Dumai, Padang, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Robert Samosir, Kepala Bappeda Sofie Megawaty Saragih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muhammad Hamam Sholeh, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing. (*)
