PT. Pelindo I (Persero) Diduga Langgar UU Ketenagakerjaan

0
755

Thomson A Hutahaean SH

BELAWAN, (media24jam.com) – Dihimpun Informasi rumor santer pihak manajemen PT. Pelindo I (Persero) diduga menyerahkan pengelola jasa tenaga kerja pengamanan (Satpam) di Graha Pelindo I Jalan Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jalan Krakatau Ujung No.100 Medan kepada PT. Sentral Daya Madani (PT. SDM) yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih.

Belum adanya perubahan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dimulai dari tahun 2016 sampai saat ini dan PT. Pelindo I dinilai melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta belum diselesaikannya pembayaran hak lembur pekerja selama 3 (tiga) bulan menimbulkan tanda tanya besar. Hal itu dikatakan Thomson A. Hutahaean, SH ketika dikonfirmasi media24jam prihal peraturan tentang pengelolaan jasa Satpam, Rabu (27/05/2020) saat berada diruang kerjanya Kantor Hukum Thomson A. Hutahaen, SH dan Rekan beralamat Jalan Bilal No. 99 E Medan Timur.

Thomson mengatakan, bila benar diduga PT. SDM dalam pengelolaan Satpam di Graha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan sudah hampir 3 (tiga) tahun lebih, maka perusahaan outsourcing diwajibkan mematuhi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait pengelola jasa Satpam di perusahaan BUMN PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

“Dalam Pasal 59 ayat (3) jo ayat (4) berbunyi PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun jo ayat (6) UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) tahun”, Ucapnya.

Lebih lanjut ditegaskan Thomson, dalam pasal 3 ayat 2  Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT.

“Bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun jo Pasal 63 ayat (1) bahwa Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dan berdasarkan bunyi pasal tersebut PT. SDM diwajibkan melakukan perubahan status terhadap karyawan Satpam tersebut yang sudah hampir 3 (tiga) tahun lebih dari PKWT menjadi PKWTT”, Jelasnya.

Seharusnya, Pimpinan PT. Pelindo I (Persero) melalui stafnya diantaranya (1). Senior Vice President Unit Pusat Layanan (UPL), (2) Senior President Umum, (3) Vice President Kerumah Tangga dan Keamanan Perusahaan, (4) Bagian Hukum ketegasan dan memberi tindakkan tegas bila benar diduga PT. SDM terbukti telah melanggar peraturan dalam memperkerjakan karyawan 3 (tiga) tahun lebih dan tidak melaporkan perubahan status karyawannya ke instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

“Secara hukum pihak manajemen PT. Pelindo I (Persero) berhak memberikan sangsi tegas sesuai peraturan perusahaan PT. Pelindo I (Persero) dengan cara tidak mengikuti kembali proses lelang pengelola jasa Satpam di Graha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan untuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020,” tegasnya.

Disisi lain Ketua Serikat Buruh Sosial Demokrat (SBSD) Kota Medan ketika dimintai keterangannya seputar rumor di PT. Pelindo I (Persero) melalui Sekretarisnya, Bung Ahmad Iqbal Parinduri mendesak instansi terkait untuk melakukan sidak ke PT. Pelindo I (Persero) dan PT. SDM serta melakukan tindakan tegas apabila menemukan yang tidak sesuai prosedur.

“Diminta ketegasan Pimpinan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemprovsu dan Pimpinan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Medan untuk melakukan penyidikan kebenaran rumor santer yang menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat (publik) khususnya pekerja Satpam di Graha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan ke PT. SDM dan pihak Pelindo I (Persero) sesuai UU No 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan”, Tegasnya.

Terpisah. Pihak Management PT Pelindo 1 Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut belum berhasil memberikan jawaban. (Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here