Soal PT.KDH – Jaksa Karimun Mentahkan Keterangan Saksi Ahli Universitas Internasional

0
1721

KEPRI, (media24jam.com) – Saksi ahli yang dihadirkan PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) diduga tidak menguasai materi. Sehingga keterangan saksi ahli dalam sidang lanjutan dua terdakwa mantan pejabat PT KDH, Indra Gunawan dan M Yusuf, dapat dimentahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hasil pengamatan media24jam.com, Senin (16/12/2019), di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, hakim Joko Dwi Hatmoko SH.MH, kembali menggelar sidang dua terdakwa mantan pejabat PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH), Indra Gunawan dan M Yusuf, terkait tidak dibayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan 156 karyawannya.

Di sidang hari ini, PT.KDH menghadirkan saksi ahlinya yaitu, Dr. Yudi Priambodo, SH, MH. Dia adalah salah seorang Lektor di Universitas Internasional Batam (UIB). Ia memiliki keahlian di bidang kepailitan.

Perusahaan yang mengalami kepailitan (Bangkrut-red), menurut keterangan saksi ahli, bahwa kepailitan merupakan suatu undang-undang yang terintegrasi sehingga segala utang piutang dan tunggakan baik BPJS, Pajak dan sebagainya yang menjadi beban pemberi kerja, itu masuk keranah privat dan menjadi utang piutang , bukan diranah publik karna sudah ada PKPU dan pailit.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yogi Fransis Taufik, S.H, melempar beberapa pertanyaaan ke saksi ahli soal aturan kepailitan. Diantaranya terkait adanya homologasi atau perjanjian perdamaian yang dibuat terdakwa sudah termasuk pailit atau belum ?. Namun saksi ahli mengatakan belum termasuk pailit, hal itu karena dengan adanya perjanjian perdamaian atau homologasi maka debitur dalam hal ini PT.KDH harus menjalankan segala hal yang menjadi kewajibannya, termasuk kesepakatan yang ada didalam perjanjian yang dibuat dalam homologasi.

Menanggapi keterangan tersebut, Jaksa Yogi Fransis Taufik, S.H, mementahkan keterangan saksi ahli. Menurut, Yogi, berdasarkan pasal 29 ayat 1 undang-undang kepailitan intinya menyatakan bahwa segala tuntutan hukum tidak gugur apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Jaksa, Yogi, juga memberi ketegasan yang harus digaris bawahi yaitu, saat proses penyelidikan perusahaan masa itu belum pailit, sehingga belum bisa dikatakan pailit. Ini dibuktikan dengan belum adanya keputusan inkrah dari pengadilan Niaga yang menyatakan PT.KDH berstatus pailit .

Sidang dilanjutkan hari Rabu 18 desember 2019 Pukul:10.00.Wib. Seperti diketahui, dua mantan pejabat PT. KDH, Indra Gunawan, dan M Yusuf, dinilai telah menghilangkan hak 156 karyawannya, yaitu tidak dibayarkannya iuran BPJS ketenaga kerjaan sejak 18 September 2018 hingga Maret 2019. Total iuran yang seharusnya dibayar oleh PT.KDH ke pihak BPJS yaitu sebesar Rp 561.361.958. (j.silalahi/mf)
Liputan Biro: Kabupaten Karimun – Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here