MEDAN | Media24jam.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berharap Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan, pengembangan, serta peningkatan kinerja PT Bank Sumut ke depan.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026). Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa BUMD, khususnya Bank Sumut, selama ini telah berjalan selaras dengan program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Melalui kunjungan ini diharapkan muncul dorongan untuk meningkatkan kinerja badan usaha tersebut.
Menurut Bobby, Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada umumnya masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan dan perolehan dividen. Padahal, Sumatera Utara sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi fiskal yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan Bank Sumut.
Ia juga menyampaikan bahwa posisi Bank Sumut saat ini masih berada di bawah sejumlah BPD di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun demikian, dibandingkan dengan BPD di wilayah Sumatera, kinerja Bank Sumut dinilai masih lebih unggul. Karena itu, kehadiran Komisi II DPR RI diharapkan dapat menjadi dorongan dalam meningkatkan tata kelola serta kinerja BUMD tersebut.
“Ini menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Tim Kunker, Bahtra, menegaskan bahwa keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga motor penggerak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, orientasi BUMD harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya menengah ke bawah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi, di antaranya tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja perusahaan, termasuk dalam pengelolaan kredit. Komisi II DPR RI menekankan agar keberadaan BUMD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Bahtra optimistis sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan DPR RI akan mampu melahirkan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola, profesionalitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan BUMD yang sehat dan berdaya saing.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD, yang mencakup pemisahan fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal, serta akses permodalan dan pengelolaan aset yang lebih fleksibel guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Komisi II DPR RI. Turut hadir Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah beserta jajaran direksi dan komisaris, para kepala daerah, serta pejabat terkait lainnya.(ril).
