MEDAN | Media24jam.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi pengangguran sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hingga tahun 2026, Pemprov menargetkan penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 10.000 tenaga kerja.
Hal ini disampaikan pada temu pers bertema “Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Ilegal dan Korban TPPO di Sumut” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), Rabu (24/9/2025), di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar, menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh pekerjaan kerap menjadi pemicu masyarakat memilih jalur migrasi ilegal hingga berisiko terjerat TPPO. Untuk itu, Pemprov menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei guna menyerap 3.000 tenaga kerja pada 2025.
“Kerja sama serupa juga akan dilakukan dengan PT Kawasan Industri Medan dan PT Inalum, sehingga target penyediaan 10.000 lapangan kerja hingga 2026 bisa tercapai,” ujar Yuliani.
Selain MoU, Pemprov juga menggelar Job Fair 2025 yang berhasil menempatkan 567 orang ke dunia kerja. Sementara penempatan pekerja migran resmi tercatat sebanyak 1.708 orang.
“Bekerja di luar negeri sah-sah saja, namun harus melalui prosedur resmi agar tidak menjadi korban TPPO,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut per Februari 2025 menunjukkan jumlah penduduk usia kerja mencapai 11,56 juta jiwa, dengan 8,1 juta di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 409.000 orang masih menganggur. Bahkan, terdapat 2.000 pekerja ilegal asal Sumut di Malaysia yang berpotensi terindikasi TPPO.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov juga menggandeng Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan industri, sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja.
“Dinas Pendidikan kita minta menyiapkan lulusan dengan keahlian terkini, misalnya desain grafis atau teknik pengelasan. Sementara melalui Dinas Koperasi, pembinaan UMKM akan diperkuat di daerah yang belum memiliki basis industri,” jelas Yuliani.
Upaya lain yang ditempuh yakni renovasi Balai Latihan Kerja (BLK) di beberapa daerah, yang nantinya menjadi pusat pembinaan keterampilan tenaga kerja.
“Semua langkah ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, yaitu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan daya saing SDM menuju Sumut unggul, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(ril).
