MEDAN | Media24jam.com – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menghadapi tantangan fiskal nasional setelah pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2026 yang diumumkan Kementerian Keuangan RI.
Dengan kebijakan tersebut, alokasi TKD untuk Pemprov Sumut turun dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun di 2026. Padahal, secara keseluruhan — termasuk dana kabupaten/kota dan dana desa — TKD Sumut tahun 2025 mencapai Rp45,18 triliun, menjadikannya salah satu provinsi penerima terbesar di luar Pulau Jawa.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerhati kebijakan daerah, apalagi pemangkasan serupa juga dialami oleh 18 provinsi lain di Indonesia.
Namun, pengamat ekonomi Muhammad Arif menilai langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam merespons kebijakan ini sebagai tindakan yang bijak dan realistis.
“Pemangkasan TKD memang menjadi tekanan fiskal yang berat, tetapi justru membuka peluang bagi reformasi keuangan daerah. Sumut bisa belajar dari capaian 2025, di mana TKD Rp45 triliun berhasil mendorong pembangunan infrastruktur. Kuncinya adalah meningkatkan PAD minimal 15–20 persen per tahun melalui digitalisasi pajak dan kemitraan swasta,” ujar Arif, Sabtu (11/10/2025).
Arif menambahkan, jika dikelola dengan baik, penurunan TKD sebesar Rp1,1 triliun tidak akan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Sumut. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi pemicu inovasi dan efisiensi fiskal daerah.
Menanggapi kebijakan ini, Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah menyiapkan strategi jangka panjang agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami memahami ini bagian dari penyesuaian nasional untuk mendukung prioritas pembangunan pusat. Yang penting, kinerja daerah tidak boleh terganggu. Kami sudah siapkan strategi jangka panjang,” ujar Bobby usai melantik 177 pejabat eselon III di Gedung Gubernuran Sumut, baru-baru ini.
Bobby menegaskan, gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK tetap aman, karena dana untuk belanja pegawai telah terlindungi.
“Kami akan melakukan realokasi dari sumber lain, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus kami tingkatkan melalui investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan industri halal,” jelasnya.
Selain itu, Bobby juga menyampaikan empatinya kepada kabupaten/kota dengan PAD yang masih terbatas.
“Saya kasihan dengan daerah-daerah yang PAD-nya kecil. Karena itu, kami mendorong kolaborasi melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar bisa berdialog langsung dengan pemerintah pusat,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Sumut dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota akhir pekan ini untuk membahas langkah realokasi dan optimalisasi anggaran pasca-pemangkasan TKD tersebut.
Dengan sikap tenang dan strategi adaptif yang ditunjukkan Gubernur Bobby Nasution, Sumut dinilai siap menghadapi tekanan fiskal ini — bukan dengan keluhan, melainkan dengan aksi nyata dan inovasi kebijakan.
(**)
