MEDAN | Media24jam.com — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memperkuat layanan sosial serta penanganan bencana saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang sosial, keagamaan, serta kebencanaan.
Dalam pertemuan itu, Surya menyampaikan bahwa Sumut saat ini tengah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025. Ia menjelaskan, masyarakat terdampak kini telah menempati hunian sementara, sementara pemerintah daerah berfokus pada pemulihan mata pencaharian warga serta perbaikan infrastruktur vital.
“Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, dan kami sedang merancang revitalisasi mata pencaharian serta infrastruktur vital,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI dalam percepatan penanganan bencana yang sempat melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumut hingga Aceh. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan respons yang cepat dan efektif.
“Berkat kerja keras bersama, dalam waktu kurang dari dua bulan kita berhasil melewati fase tanggap darurat. Saat ini, fokus kami adalah penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi dan edukasi masyarakat agar risiko bencana jangka panjang dapat dikurangi,” tegasnya.
Selain isu kebencanaan, pertemuan tersebut turut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Surya menyatakan optimistis Embarkasi Medan mampu mempertahankan kualitas layanan terbaik bagi jemaah haji asal Sumatera Utara. Pemprov Sumut berkomitmen menjaga standar pelayanan prima mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pada sektor sosial dan keagamaan.
Ia menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk optimalisasi APBD untuk perlindungan sosial dan peningkatan gizi anak.
“Kami ingin memastikan program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pendidikan anak menjadi prioritas di Sumut,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komunikasi, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Sumatera Utara secara inklusif dan berkelanjutan.(ril).
