MEDAN | Media24jam.com – Memasuki triwulan akhir tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan terus mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah guna mencapai target pendapatan sebesar Rp3,38 triliun. Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat telah mencapai Rp2,12 triliun atau 62,69 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan dari 11 jenis pajak yang dikelola, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan pajak daerah tahun ini.
“Dua jenis pajak ini masih menjadi primadona dan terus bertambah hingga akhir tahun,” ujar Agha kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Agha menjelaskan, dalam sisa waktu sekitar tiga bulan ke depan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi percepatan untuk memaksimalkan capaian pendapatan pajak.
“Memasuki triwulan akhir ini, kami fokus menargetkan potensi PBB berskala besar. Selain itu, kami juga menurunkan Tim Tunggakan Pajak Daerah untuk menagih wajib pajak yang menunggak bertahun-tahun,” jelasnya.
Tim Tunggakan tersebut terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Satpol PP, dan Bapenda Medan. Tim ini bergerak secara terjadwal setiap minggu dengan menyasar sedikitnya dua lokasi wajib pajak.
“Misalnya ada hotel yang menunggak, tim langsung mendatangi dan melaksanakan prosedur penagihan di tempat,” imbuh Agha.
Selain itu, Bapenda juga memaksimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pengumpulan pajak di lapangan. UPT diinstruksikan untuk bekerja sama dengan camat, lurah, dan kepala lingkungan dalam mengimbau masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.
Namun, Agha mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait objek pajak yang pemiliknya tidak diketahui karena berdomisili di luar kota.
“Tipikal wajib pajak beragam. Ada yang sadar membayar pajak, ada pula yang harus diingatkan dulu baru melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.
Meski demikian, Bapenda Medan berkomitmen terus melakukan berbagai langkah strategis dan inovasi untuk memastikan pendapatan pajak daerah dapat terealisasi maksimal.
“Kendala di lapangan memang bervariasi, tapi kami tetap berupaya agar capaian pajak terus optimal dengan langkah-langkah yang tepat,” tutup Agha.(*).
