MEDAN | Media24jam.com – Respons yang diberikan Kanit Reskrim Polsek Pancurbatu jajaran Polrestabes Medan, Iptu Rudi Tarigan, saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan praktik perjudian seperti jenis meja tembak ikan dan lainnya di wilayah hukumnya kembali menuai sorotan, Kamis (9/4/2026).
Alih-alih memberikan penjelasan komprehensif, pihak kepolisian disebut hanya mengirimkan dokumentasi kegiatan serta tautan pemberitaan yang menyatakan hasil pengecekan di lapangan “nihil”. Respons serupa juga terjadi pada konfirmasi sebelumnya.
Sikap tersebut dinilai belum menjawab substansi pertanyaan publik, terutama terkait dugaan aktivitas perjudian seperti tembak ikan yang disebut-sebut masih berlangsung di sejumlah titik.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tersebut, antara lain wilayah Desa Baru (Jalan Delitua), Desa Kuala, Desa Bandar Baru, hingga kawasan Sibolangit.
Namun, setiap laporan yang muncul kerap direspons dengan pola yang sama: pengecekan lokasi, dokumentasi kegiatan, lalu pernyataan hasil nihil.
Di mata publik, pola ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah praktik tersebut действительно sudah tidak ada, ataukah hanya tidak ditemukan pada saat pemeriksaan berlangsung.
Sejumlah kalangan menilai, jika laporan masyarakat terus berulang dengan lokasi yang relatif sama, maka pendekatan penanganan semestinya tidak berhenti pada razia sesaat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan dan konsistensi penegakan hukum. Jika memang tidak ditemukan, perlu dijelaskan secara terbuka dan rinci agar tidak menimbulkan persepsi berbeda,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan juga mengarah pada pentingnya transparansi dalam menyampaikan hasil penanganan. Tanpa penjelasan yang utuh, pernyataan “nihil” berpotensi ditafsirkan berbeda oleh masyarakat.
Di tengah komitmen pemberantasan perjudian dan narkoba, publik kini berharap adanya langkah yang lebih terukur, berkelanjutan, dan mampu menjawab keresahan warga secara menyeluruh.
Sebab, rasa percaya tidak hanya dibangun dari kegiatan penindakan, tetapi juga dari keterbukaan informasi dan konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan yang ada.(*).
