MEDAN | Media24jam.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menampung aspirasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut terkait rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bobby menerima berbagai masukan dari pelaku usaha mengenai kebijakan UMP yang menjadi perhatian utama dunia industri dan pekerja di Sumut. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumut masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme penetapan UMP tahun ini.
“Kita ketahui, penetapan UMP tahun lalu berasal dari pemerintah pusat. Tahun ini kita masih menunggu apakah mekanismenya akan tetap sama,” ujar Bobby.
Bobby menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja dalam menentukan besaran upah, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global. Menanggapi usulan serikat pekerja yang meminta kenaikan upah sebesar 8 persen, Bobby menyebut hal itu masih memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut.
“Saya rasa ini bisa. Para pengusaha bisa mengalihkan sebagian biaya dari sektor lain untuk membantu peningkatan upah buruh,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan terus membuka ruang diskusi dan musyawarah untuk mencari titik keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah sektor industri terkait dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi.
“Kalau untuk kenaikan 8 persen, sektor industri akan paling terdampak karena banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Namun bagi sektor perkebunan dan lainnya, dampaknya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Selain membahas UMP, Kadin Sumut juga menyampaikan aspirasi mengenai keamanan kawasan industri, terutama di wilayah Belawan, yang dinilai masih rawan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju penetapan UMP yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja di Provinsi Sumatera Utara.(ril).
