DELI SERDANG | Media24jam.com – Pernyataan Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan, terkait jalan rusak yang dikaitkan dengan pembayaran pajak warga memicu gelombang kritik dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ucapan bernada, “Jalan di kampung kalian rusak, jangan berharap diperbaiki kalau belum bayar pajak. Mau pakai apa bangun jalan, pakai daun,” dinilai publik sebagai pernyataan yang tidak menyentuh terhadap kondisi rakyat kecil yang selama ini hidup di tengah infrastruktur buruk, tekanan ekonomi, dan minimnya perhatian pembangunan.
Sorotan tajam datang dari tokoh pemuda, aktivis lingkungan sekaligus pegiat media sosial, Sastra Sembiring. Ia menilai pernyataan tersebut justru memperlihatkan adanya jarak antara pemerintah dan realita yang dihadapi masyarakat bawah.
“Kalau rakyat kecil diminta memaklumi jalan rusak karena alasan pajak, maka masyarakat juga berhak mempertanyakan, sebenarnya anggaran daerah selama ini digunakan untuk apa” ujar Sastra Sembiring, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya hadir membawa solusi dan empati, bukan melontarkan pernyataan yang berpotensi melukai perasaan masyarakat yang setiap hari harus berjibaku dengan jalan rusak, debu, lumpur, hingga risiko kecelakaan.
“Jangan sampai muncul kesan seolah-olah pembangunan hanya layak dinikmati oleh wilayah atau kelompok tertentu yang dianggap memberi pemasukan besar. Padahal rakyat kecil juga bagian dari masyarakat yang wajib dilayani negara,” tegasnya.
Kritik masyarakat semakin mengeras ketika pernyataan tersebut dikaitkan dengan kisah bayi Arisha Zainaba, warga Patumbak, yang sempat berjuang melawan penyakit jantung bocor. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, bantuan pemerintah daerah untuk pengobatan Arisha disebut tidak terlihat maksimal.
Kondisi itu memunculkan sindiran tajam di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
“Publik akhirnya bertanya-tanya, apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak besar sehingga tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah” kata Sastra.
Ironisnya, di saat masyarakat harus bergotong royong membantu biaya pengobatan seorang bayi, publik justru melihat adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk rehabilitasi fasilitas institusi tertentu, termasuk bantuan sekitar Rp1,5 miliar untuk rehab fasilitas di lingkungan Polrestabes Medan.
Perbandingan tersebut memunculkan persepsi ketimpangan di tengah masyarakat bawah. Ketika rakyat kecil berjuang sendiri memperbaiki jalan desa secara swadaya dan mengetuk pintu bantuan demi keselamatan anak mereka, pemerintah dinilai lebih cepat hadir dalam proyek-proyek kelembagaan.
“Rakyat tidak pernah menolak pajak. Tapi rakyat ingin melihat uang daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang adil, pelayanan kesehatan yang nyata, dan kepedulian sosial yang bisa dirasakan,” lanjutnya.
Meski demikian, kisah Arisha akhirnya menghadirkan harapan. Bantuan dari para dermawan, relawan, dan tangan-tangan baik menjadi jalan bagi Arisha untuk memperoleh pengobatan hingga kondisinya berangsur membaik.
Bagi sebagian warga, peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata bahwa solidaritas masyarakat terkadang bergerak lebih cepat dibanding birokrasi pemerintahan.
Kini publik menunggu sikap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Apakah kritik dan jeritan masyarakat kecil ini akan dijawab dengan evaluasi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, atau hanya dianggap sebagai suara-suara sumbang yang akan hilang seiring waktu.
Sejauh ini, hingga berita diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.(*)
