DELI SERDANG | Media24jam.com – Konflik lingkungan akibat aktivitas usaha peternakan babi di Desa Juma Tombak, Kecamatan STM Hilir, memasuki fase yang semakin panas. Bertahun-tahun dihantui bau menyengat dan dugaan pencemaran, warga kini bersiap melakukan aksi ekstrem: mengangkut kotoran babi ke kantor camat sebagai bentuk protes terbuka.
Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi kekecewaan warga terhadap pemerintah yang dinilai gagal menghadirkan solusi konkret. Berulang kali difasilitasi rapat, hasilnya dinilai nihil—sekadar formalitas tanpa dampak nyata di lapangan.
“Dalam waktu dekat kami akan datang ke kantor camat sambil membawa kotoran babi. Kami sudah jenuh. Dari dulu begini terus, tidak ada penyelesaian,” tegas Sembiring, salah seorang warga, Selasa (7/4/2026) lalu.
Solusi Dinilai Setengah Hati
Polemik di wilayah Kecamatan STM Hilir ini bukan persoalan baru. Namun alih-alih mereda, konflik justru kian berlarut. Warga bahkan menyindir pola penanganan masalah seperti “teh celup”—dibawa ke tingkat kabupaten, lalu dikembalikan ke kecamatan tanpa keputusan tegas.
Rapat terakhir di kantor camat kembali berujung buntu. Solusi yang ditawarkan—sebatas peningkatan kebersihan kandang dan pembangunan septic tank—langsung ditolak warga. Bahkan, diduga pembodohan publik.
“Selama kandang masih di situ, bau tetap ada. Pencemaran tetap kami rasakan. Itu bukan solusi,” ujar Sembiring dengan nada kesal.
Penolakan tersebut diperkuat oleh pandangan aktivis lingkungan. Ketua Satgas WALANTARA Sumatera Utara, Sastra Sembiring, menilai pendekatan teknis seperti septic tank tidak menyentuh akar persoalan.
“Ini bukan sekadar limbah biasa. Kita bicara dampak lingkungan dan kesehatan jangka panjang. Kalau sumber masalahnya tetap ada, septic tank tidak akan menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Pemerintah Desa Disorot
Sorotan tajam juga mengarah ke Kepala Desa Juma Tombak, Ponijo, yang dinilai tidak tegas dalam mengambil langkah strategis. Padahal, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelumnya telah menyarankan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar penataan usaha peternakan.
Namun hingga kini, Perdes tersebut tak kunjung terbit. Pernyataan kepala desa yang mengaku bisa dipenjara jika menerbitkan Perdes justru memicu polemik baru dan memperbesar ketidakpercayaan publik.
“Kalau kepala desa takut buat aturan, lalu siapa yang menyelesaikan masalah ini?” sindir warga.
Penegakan Hukum Dipertanyakan
Tak hanya pemerintah desa, kinerja Satpol PP Kabupaten Deli Serdang juga menjadi sasaran kritik. Warga menilai lembaga penegak Perda tersebut belum menunjukkan ketegasan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Padahal, jika terbukti terjadi pencemaran lingkungan, penindakan hukum seharusnya menjadi opsi yang tidak bisa ditawar.
Mediasi Mandek, Kepercayaan Publik Menurun
Upaya mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada Februari 2026 disebut tidak menghasilkan keputusan berarti. Lagi-lagi, dialog panjang berakhir tanpa solusi konkret.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kebuntuan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, warga semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap hanya hadir dalam forum diskusi, bukan dalam tindakan nyata.
Ancaman Aksi Nyata di Depan Mata
Jika tidak segera ditangani secara komprehensif, konflik ini berpotensi meningkat menjadi aksi terbuka yang lebih besar. Rencana warga membawa kotoran babi ke kantor camat bukan lagi sekadar ancaman simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap stagnasi penanganan masalah.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat STM Hilir, Sandi Sihombing, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi warga tersebut.
Bagi warga Juma Tombak, persoalan ini telah melampaui sekadar gangguan bau. Ini adalah soal hak dasar atas lingkungan yang sehat, kepastian hukum, dan kehadiran negara yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Jika dibiarkan berlarut, konflik ini bukan hanya mencemari lingkungan—tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara perlahan.
Terpisah, Camat STM Hilir, Sandi Sihombing belum memberikan keterangan resmi.(*).
