STM HILIR | Media24jam.com – Kesabaran warga Desa Juma Tombak tampaknya telah berada di titik nadir. Bertahun-tahun dihantui bau menyengat dan dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas usaha peternakan babi, warga kini bersiap melakukan aksi ekstrem: mengangkut kotoran babi ke Kantor Camat sebagai bentuk protes.
Aksi ini disebut sebagai luapan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal menghadirkan solusi nyata. Warga menilai, persoalan yang mereka hadapi hanya berputar di meja rapat tanpa ujung.
“Dalam waktu dekat kami akan datang ke kantor camat sambil membawa kotoran babi. Kami sudah jenuh. Dari dulu begini terus, tidak ada penyelesaian,” tegas Sembiring, salah seorang warga, Selasa (7/4/2026).
Polemik di wilayah Kecamatan STM Hilir ini memang bukan cerita baru. Berulang kali difasilitasi rapat, hasilnya nihil. Warga bahkan menyindir pola penanganan masalah ini seperti “teh celup”—diangkat ke kabupaten, lalu “dicelupkan” kembali ke kecamatan tanpa solusi konkret.
Rapat terakhir yang digelar di kantor camat pun kembali berakhir buntu. Solusi yang ditawarkan—sebatas menjaga kebersihan kandang dan pembangunan septic tank—langsung ditolak warga.
“Selama kandang masih di situ, bau tetap ada. Pencemaran tetap kami rasakan. Itu bukan solusi,” ujar warga dengan nada geram.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepala Desa Juma Tombak, Ponijo, yang dinilai tidak tegas dan terkesan menghindari tanggung jawab. Padahal, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelumnya telah menyarankan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar penataan usaha ternak.
Namun hingga kini, Perdes tersebut tak kunjung terbit. Pernyataan kepala desa yang mengaku bisa dipenjara jika menerbitkan Perdes justru memantik kemarahan warga.
“Kalau kepala desa takut buat aturan, lalu siapa yang menyelesaikan masalah ini” sindir warga.
Tak hanya pemerintah desa, kinerja aparat penegak perda juga ikut disorot. Warga menilai ketegasan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang nyaris tak terlihat dalam menangani persoalan yang sudah lama berlarut-larut ini.
Ketua Satgas Walantara Sumatera Utara, Sastra Sembiring, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik sosial biasa, melainkan sudah menyentuh aspek lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan masalah sepele. Ini soal kesehatan dan lingkungan. Pemerintah harus bertindak, bukan sekadar rapat tanpa hasil,” tegasnya.
Upaya mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada Februari 2026 pun disebut tak membuahkan hasil berarti. Lagi-lagi, rapat panjang berujung tanpa keputusan.
Kini, kepercayaan warga terhadap pemerintah mulai tergerus. Mereka menilai, negara hadir hanya dalam bentuk forum diskusi, bukan solusi nyata.
Bagi warga Juma Tombak, persoalan ini bukan lagi sekadar bau atau limbah. Ini soal hak dasar atas lingkungan yang sehat dan kepastian sikap pemerintah.
Jika tak segera dituntaskan, ancaman aksi membawa kotoran ke kantor camat bukan sekadar simbol protes—melainkan peringatan keras bahwa kesabaran warga telah habis.
Sejauh ini, hingga berita dilayangkan ke meja redaksi, terkait rencana warga tersebut, Camat STM Hilir, Sandi Sihombing belum berhasil dimintai tanggapannya.(*).
