JAKARTA, MEDIA24JAM – Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK Tahun 2025 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Hasil SNLIK 2026 ini juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029. Target tersebut masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil survei tersebut diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8). Pengumuman disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
SNLIK bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilakukan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Survei ini dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota dengan jumlah sampel mencapai 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), melibatkan 3.480 petugas.
Hasil survei menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat. Di wilayah perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen. Sementara di wilayah perdesaan masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen.
Berdasarkan gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Literasi keuangan laki-laki tercatat 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sementara inklusi keuangan laki-laki sebesar 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Dari sisi usia, kelompok 26–35 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 78,70 persen dan inklusi keuangan 96,27 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15–17 tahun menjadi salah satu kelompok dengan tingkat literasi terendah, yakni 56,04 persen.
Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki indeks literasi sebesar 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
Berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan atau purnawirawan, pegawai/profesional, serta pengusaha/wiraswasta memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi. Sementara petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat yang tidak atau belum bekerja, serta pelajar/mahasiswa masih berada pada kelompok dengan tingkat literasi lebih rendah.
Dari sisi wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta berada di posisi tertinggi dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Sementara itu, literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57 persen dengan inklusi 93,53 persen. Untuk keuangan syariah, indeks literasi mencapai 43,07 persen dan inklusi sebesar 13,24 persen.
Survei juga memberikan perhatian khusus terhadap pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun baru 46,31 persen yang mengenal LPS.
Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Dari hasil segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui adanya penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS. Sebanyak 7,5 persen mengenal LPS namun belum memahami penjaminan simpanan.
Sementara itu, sekitar 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan program literasi LPS ke depan.
OJK, LPS, dan pemangku kepentingan terkait akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
Program literasi LPS ke depan juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, tepat pesan, tepat kanal dan lokasi, serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat.
Hasil SNLIK 2026 diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan ketahanan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan, OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin memahami sektor keuangan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
