PADANG | Media24jam.com – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, menegaskan pentingnya pengembangan layanan Integrated Child Care (pengasuhan anak terintegrasi) sebagai strategi meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, khususnya kelompok terdidik.
Hal tersebut disampaikan Prof. Muryanto dalam Simposium Nasional Kependudukan 2025 bertema “Membangun Penduduk Berkualitas, Keluarga Tangguh, dan Ekonomi Inklusif untuk Indonesia Maju” yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini diinisiasi Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang beranggotakan 14 perguruan tinggi negeri, di mana Prof. Muryanto juga menjabat sebagai sekretaris.
Menurutnya, selama dua dekade terakhir, tingkat partisipasi kerja perempuan stagnan di kisaran 50–56 persen, jauh tertinggal dibanding laki-laki yang konsisten di atas 80 persen. Padahal, data BPS Maret 2023 menunjukkan proporsi perempuan usia sekolah 7–23 tahun (75,08 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (72,89 persen).
“Artinya, ada potensi besar yang belum termanfaatkan optimal karena keterbatasan dukungan pengasuhan,” ujarnya.
Ia menguraikan sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi kerja perempuan, mulai dari marriage & motherhood penalty (penurunan partisipasi kerja setelah menikah dan melahirkan), beban ganda pengasuhan, keterbatasan layanan PAUD formal, hingga norma sosial yang menempatkan tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya pada perempuan.
“Ibu rata-rata menghabiskan 13,7 jam per hari untuk pekerjaan domestik dan pengasuhan, sementara ayah hanya 3–4 jam. Waktu ibu untuk pekerjaan berbayar hanya 2,5 jam, atau 3,5 kali lebih sedikit dibanding laki-laki,” paparnya.
Untuk menjawab tantangan itu, Prof. Muryanto menekankan perlunya Integrated Child Care yang memberikan layanan pengasuhan penuh waktu. Hal ini, menurutnya, akan membuka peluang bagi ibu bekerja di sektor formal bernilai tinggi, sekaligus memastikan anak mendapatkan stimulasi optimal bagi tumbuh kembangnya.
“Integrated Child Care adalah jembatan yang memastikan perempuan terdidik dapat berkontribusi penuh, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta bangsa melangkah pasti menuju Generasi Emas 2045,” tegasnya.
Konsep tersebut, tambahnya, sejalan dengan PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) yang diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2013. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi layanan yang belum merata, kualitas tenaga pendidik yang beragam, koordinasi lintas sektor yang belum solid, serta keterbatasan anggaran.
Prof. Muryanto kemudian menawarkan sejumlah rekomendasi:
Perluasan akses child care hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan layanan penuh waktu.
Peningkatan anggaran publik untuk pengasuhan agar setara standar internasional.
Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan fasilitas child care.
Kebijakan ketenagakerjaan inklusif gender, termasuk cuti melahirkan dan cuti ayah yang memadai.
Selain itu, ia menilai perubahan norma sosial menjadi faktor kunci, melalui kampanye nasional pengasuhan bersama, edukasi peran ayah, serta integrasi kesetaraan gender dalam kurikulum dan program parenting. Perguruan tinggi, menurutnya, juga memegang peran strategis melalui riset berbasis bukti, pencetakan tenaga profesional, pendirian child care center di kampus, hingga advokasi kebijakan.
“Perguruan tinggi harus hadir sebagai motor penggerak, bukan hanya di ranah akademik, tapi juga dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi,” pungkasnya.
Simposium Nasional Kependudukan 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait bonus demografi, isu perkawinan anak, perceraian, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga kebijakan asimetris dalam pengendalian penduduk. Forum ini menegaskan kembali bahwa penduduk berkualitas, keluarga tangguh, dan ekonomi inklusif adalah fondasi menuju Indonesia Maju 2045.(pul).
