MEDAN | Media24jam.com – Satu lagi lembaran hitam tercetak di wajah kepolisian. Sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan aksi dugaan pungli oleh oknum Polisi Lalu Lintas di Jalan Pemuda, Kota Medan, menjadi viral dan membakar kemarahan publik.
Disebutkan, dalam video tersebut, terdengar jelas oknum diduga Polantas menyebut, “Dikasih 100, selesai”. Kalimat sederhana yang kembali menelanjangi budaya “damai di tempat” yang diduga masih mendarah daging di lapangan.
Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita pun buka suara. Ia membenarkan bahwa oknum yang terekam dalam video adalah anggotanya, Aiptu RN. Kini tengah diperiksa oleh unit Paminal. Namun seperti kasus-kasus sebelumnya, pernyataan ini lebih mirip upaya pemadam kebakaran alih-alih bentuk tanggung jawab institusional.
“Ya, itu memang personel kami, kejadiannya Minggu pukul 13.30 WIB di Jalan Pemuda. Sekarang masih diperiksa,” ujar Made singkat, Senin (4/8/2025).
Fakta yang terungkap, pengendara motor tersebut memang melakukan pelanggaran. Tak memakai helm, tak punya SIM, dan hanya membawa STNK. Namun, pertanyaannya: Sejak kapan pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan ‘uang saku’ untuk polisi, bukan dengan prosedur hukum.
Bukankah Polri gencar mengkampanyekan tilang elektronik (ETLE) sebagai solusi memberantas pungli. Nyatanya, oknum seperti Aiptu RN justru menciptakan “aturan jalanan”, di mana hukum bisa dibeli murah dengan selembar uang seratus ribu.
Parwita menegaskan bahwa kasus ini tengah didalami dan menunggu hasil pemeriksaan Propam. Namun pernyataan ini hanya menjadi ritual klise dalam setiap skandal serupa.
“Konsekuensinya bisa penempatan khusus, demosi, bahkan dipindah dari Satlantas,” ujarnya enteng, seolah hukuman administratif cukup untuk menyapu bersih praktik korup di jalanan.
Pertanyaan publik terus bergulir. Berapa banyak oknum seperti Aiptu RN yang masih berkeliaran di jalan-jalan kota Medan. Dan lebih penting lagi, sejauh mana keseriusan Kapolrestabes Medan dan jajaran Propam dalam membersihkan institusinya dari budaya pungli.
Publik sudah lelah mendengar ancaman “akan ditindak” tanpa hasil nyata. Terlalu sering, oknum bermasalah hanya dipindah tugas, bukan dihukum tegas.
Apakah ini bentuk perlindungan terhadap “sesama”. Jika benar-benar ingin meraih kembali kepercayaan publik, Polri harus berani bersih-bersih total, bukan sekadar formalitas pemeriksaan.
Video ini bukan sekadar viral. Ini adalah alarm keras bahwa di balik seragam dan peluit, masih ada oknum yang menjual hukum kepada rakyat dengan harga murah, dan ironisnya, mereka tetap merasa aman karena sistem tak kunjung tuntas menyentuh akar masalah.
Jika Polri ingin citranya pulih, publik tak butuh janji. Yang dibutuhkan adalah tindakan keras, transparan, dan tuntas—serta keberanian untuk memutus rantai pungli yang sudah terlalu lama membusuk di tubuh institusi.(Rair).
