GUNUNGSITOLI (Media24jam.com) – Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli, Firman Zebua SH menyebut APBD dokumen perencanaan pembangunan paling konkrit yang menunjukkan skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Karena pada hakekatnya, dokumen APBD merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dengan penuh tanggung jawab.
Demikian disampaikan Firman dihadapan Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua, dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (6/12/2021).
Firman mengatakan, APBD juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai manifestasi dan komitmen, Fraksi Hanura mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan daerah menjadi program kegiatan yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan APBD memerlukan perencanaan matang, terarah, proporsional, objektif, dan transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera”, ujar Firman.
Lanjut Firman, Fraksi Hanura berharap penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Selanjutnya, Fraksi Hanura memandang perlu memberi catatan terhadap penyusunan Ranperda APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022. Adapun catatan itu, diantaranya:
1. Fraksi Hanura meminta Walikota Gunungsitoli mengisi pimpinan OPD dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan serta melihat kompetensi prestasi kerja masing-masing ASN yg akan mengisi unit OPD.
2. Mencermati nota keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli, Fraksi Hanura berharap Ranperda APBD Tahun 2022 berdampak terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan umum, optimalisasi pelayanan, dan aksesbilitas perkembangan potensi sektor perekonomian.
3. Fraksi Hanura juga mendorong, agar program kegiatan di Tahun 2022 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Fraksi Hanura memahami muatan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dimana penyusunan dilakukan dalam tempo waktu singkat. Meski demikian, Fraksi Hanura berharap pembahasan APBD dilakukan dengan memperhatikan uraian, materi sekaligus hasil kesepakatan DPRD dan pemerintah”, tandas Firman. (Yos)
