PALUTA (Media24jam.com) – Dalam unjuk rasa tersebut PB PMPK paluta di kawal ketat pihak keamanan yang terdiri dari Satpol pp dan Kepolisian wilayah Resort Tapanuli selatan (Polres Tapsel)
Habib M Munthe selaku Ketua umum PB PMPK Paluta, dalam orasinya menyatakan memohon dan meminta beberapa opsi kepada kejaksaaan negeri paluta yang diantaranya ;
1. Meminta kejaksaan negeri padang lawas utara untuk memanggil dan memeriksa camat padang bolak terkait dugaan pungli pada pelaksanaan tugas kepala desa di 24 desa se kecamatan padang bolak.
2. Meminta kejaksaan negeri padang lawas utara untuk memanggil dan memeriksa camat padang bolak terkait dugaan pungli terhadap pembuatan APBD Desa, yang bernilai tiga juta sampai lima juta per desa di kecamatan padang bolak .
3. Meminta agar pihak kejaksaan negeri padang lawas utara untuk memanggil dan memeriksa camat padang bolak,yang dinilai telah menyalahi prosedur yang berlaku,dan melanggar undang undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU NO 20 tahun 2021 pasal 12 huruf e,pasal 12 huruf f,dan pasal 12 huruf g.
Setelah selesai menyampaikan unjuk rasa, Kepala Kejaksaan negeri Padang Lawas utara yang diwakili oleh Riyan W Putra. SH, yang menjabat sebagai Kasubsi penyidikan, menanggapi aspirasi dan juga meminta untuk melengkapi alat bukti serta berjanji ketika alat bukti lengkap, akan segera menindak lanjuti.
“Terima kasih atas kerja sama adik adik, dengan ini kami mohon kerjasama nya, berkaitan karena bukti adik adik masih surat, kami mohon untuk melengkapi dokumen alat bukti. Jikalau nanti ada dokumen alat bukti data lengkap, ini akan kita tindaklanjuti, ini janji saya,” terangnya.
Usai menyampaikan aspirasi PB PMPK Paluta ucapkan terima kasih atas tanggapan pihak Kejari Paluta dan dengan segera membubarkan diri dengan baik dan tertib.
Sementara pihak kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang lawas utara sampai berita ini turun belum ada yang bisa di konfirmasi.(willy)
