MEDAN | Media24jam.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah mempercepat validasi data spesifik calon penerima manfaat guna memastikan realisasi pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
“Kita ingin pembangunan huntap dipercepat. Tahun ini diharapkan sudah selesai. Kuncinya ada pada data spesifik yang cepat dan valid agar tepat sasaran,” ujar Tito.
Ia meminta seluruh gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data rinci calon penerima huntap.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yakni insitu (dibangun kembali di lokasi asal), eksitu mandiri (relokasi ke lahan baru yang disediakan atau diupayakan sendiri oleh warga), serta eksitu komunal (relokasi bersama ke kawasan yang lebih aman dan terpusat).
Secara nasional, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.221 unit melalui skema insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus Sumatera Utara, usulan pembangunan mencapai 7.321 unit dengan target realisasi 6.350 unit. Rinciannya terdiri dari 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
“Kami hanya akan memproses daerah yang sudah mengajukan data lengkap,” tegas Tito.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan huntap. Ia aktif turun langsung ke wilayah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
Berbagai langkah percepatan terus dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, penyediaan lahan strategis, percepatan pembangunan fisik, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dukungan penguatan anggaran penanggulangan pascabencana.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait.(ril).
