Perda Kota Batam Dianggap Sepi, Apartemen Formosa Berdiri di Bantaran Drainase

0
1337

KEPRI (media24jam.com) – Pembangunan Apartemen Formosa di bilangan Nagoya kota Batam dinilai mengabaikan peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah kota maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keberadaan apartemen 36 lantai ini juga terindikasi telah mengubah tata ruang kota dan bentangan alam sehingga mengganggu keseimbangan atau ekosistem lingkungan sekitar.

Dari pengamatan media24jam.com dilokasi apartemen itu berdiri, terpampang jelas pengumuman yang dikeluarkan BP Batam bernomor: B/1075/A2.1/2/2015 tertanggal 15 Agustus 2015. Pengumuman itu menerangkan bahwa  lokasi tersebut adalah area sempadan dan penghijauan.

Artinya, area penghijauan berdasarkan izin BP Batam tersebut faktanya terdampak oleh adanya bangunan apartemen itu. Beberapa titik penghijauan telah berubah fungsi dan diduga kuat dilakukan secara ilegal oleh pihak devloper pembangunan apartemen. Area penghijauan itu kini berubah menjadi pintu lalulintas keluar masuk apartemen atau menjadi kepentingan pribadi pihak perusahaan apartemen Formosa.

Terkait perubahan fungsi area penghijauan tersebut, Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam, Andiantono, hingga berita ini diketik belum memberi klarifikasi saat di hubungi media ini.

Dilain hal, selain terjadi perubahan fungsi area penghijauan, faktanya bangunan apartemen Formosa juga berdiri di bantaran drainase (saluran induk), Nagoya kota Batam. Padahal Perda Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum, sangat tegas melarang mendirikan bangunan di daerah aliran sungai.

Bunyi perda larangan mendirikan bangunan diatas aliran sungai tertuang pada Bab VI, yaitu mengatur soal Tertib Bangunan, Pemilik dan Penghuni Bangunan. Pada pasal 16 huruf B menyebutkan : Setiap orang/ badan hukum dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/ diatas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umum.

Bangunan Apartemen Formosa teridendifikasi milik PT Artha Utama Propertindo. Nama, Yap Hau, tercatat sebagai President Director diperusahaan ini. Saat di konfirmasi media24jam.com, hingga kini, Yap Hau, belum memberi jawaban terkait hal tersebut.

Demikian halnya Dinas Cipta Karya Pemko Batam. Sebagai pengawas pembangunan bangunan dan tata ruang kota Batam seharusnya tidak tutup mata dalam hal ini. Kepala Dinas Cipta Karya, Suhar, saat akan dikonfirmasi sedang tidak berada di kantornya. (handreass)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here