TAPANULI TENGAH (media24jam.com) – Sikap ketua DPRD, Ahmad Rivai Sibarani yang mendukung usulan sejumlah fraksi soal bantuan Rp30 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk 3 ribu masyarakat. Diduga sebagai narasi sarat provokatif, dan berpotensi menimbulkan konflik.
Hal itu diungkapkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tapanuli Tengah (Tapteng), Timbul Panggabean, mengkritik usulan Anggota DPRD tersebut yang penyalurannya diduga tidak mendasar dan bisa menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.
“Harus jelas dulu dasar hukumnya, bantuan 30 juta per KK itu sumber dan juga mekanisme penyalurannya seperti apa. Misal, bantuan pascabencana jaminan hidup (jadup) cara perhitungan pernyalurannya adalah per jiwa,” kata Timbul saat berbincang-bincang dengan awak media di Pandan pada Minggu (16/8/2026) malam.
Timbul mengutarakan, usulan dari legislator itu diduga sebuah bentuk narasi yang sengaja dibangun untuk membenturkan masyarakat dengan Pemkab Tapteng atau Bupati Masinton Pasaribu.
“Jadi sebenarnya dari skema ini, pernyataan ini semakin mengkonfirmasi, jangan-jangan dimasa lalu saat kader mereka berkuasa, siapa tahu, iya kan, kita kan gak tahu, jangan-jangan pengalokasian anggaran, pengucuran anggaran, tidak sesuai aturan atau tidak mengacu pada ketentuan,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintahan Masinton saat ini bekerja dengan asas kehati-hatian dan memiliki dasar hukum.
“Karena prinsipnya, keuangan negara itu harus memang betul-betul digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan ketentuannya,” ucap Timbul.
Dijelaskannya kembali, terkait untuk anggaran TKD, Kemendagri sudah sangat jelas-jelas menetapkan bahwa TKD yang dikembalikan itu, bertujuan untuk penanggulangan bencana.
“Tidak boleh lari kemana-mana, anggaran itu digunakan untuk percepatan pemulihan penanggulangan bencana bukan dalam bentuk bantuan,” tambahnya.
Selain itu, kecurigaan Timbul semakin kuat, pengusulan bantuan 30 juta per KK juga sengaja dipolitisasi pada masa pemulihan pascabencana, belum lagi, saat legislator penguasa diduga melakukan intimidasi terhadap fraksi lain untuk mendukung pengusulan tidak masuk akal itu.
“Hal paling mencurigakan lagi ketika usulan itu disampaikan ternyata juga dibarengi dengan narasi seolah mengintimidasi partai atau fraksi lain, bila tak mendukung usulan itu akan diumumkan kepada publik. Padahal, dalam konteks demokrasi, setuju dan tidak setuju sama terhormatnya dan berlandaskan kepentingan masyarakat,” kata Timbul.
Karena itu, Timbul sangat berharap seluruh masyarakat Tapteng agar tidak mudah terprovokasi dengan narasi-narasi tidak berdasar selalu mengatasnamakan rakyat.
Selain itu, Timbul juga mengingatkan legislator Tapteng untuk berhenti membuat spekulasi politik di masa pemulihan pascabencana ini, sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintahan daerah.(Bs24)
