TAPTENG | Media24jam.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendesak percepatan pembangunan tanggul dan sabodam Sungai Tukka di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah banjir susulan yang berpotensi mengancam permukiman warga.
Desakan tersebut disampaikan saat Bobby meninjau langsung lokasi proyek di Desa Hutanabolon, Senin (13/4/2026). Dalam kunjungan itu, ia berdialog dengan pihak pelaksana dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, guna mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
“Kalau ini tidak cepat selesai, dampaknya akan dirasakan masyarakat. Saya minta kita saling mendukung, termasuk percepatan administrasi. Untuk persoalan lahan juga sudah kami koordinasikan dengan BPN,” tegas Bobby.
Di tengah hujan deras yang mengguyur lokasi, Bobby menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia meminta seluruh pihak tidak menunggu, melainkan proaktif mempercepat proses pekerjaan.
“Saya minta dalam satu pekan sudah ada progres signifikan. Kita semua harus bergerak bersama, termasuk TNI dan pihak swasta, untuk memastikan pemulihan berjalan optimal,” ujarnya.
Peninjauan dilakukan langsung dari atas timbunan tanggul, di mana Bobby menyaksikan peningkatan debit air yang terjadi secara cepat akibat hujan deras. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, mengingat Kecamatan Tukka telah tiga kali dilanda banjir bandang dalam beberapa bulan terakhir, yakni pada November 2025, Januari 2026, dan Februari 2026.
“Tidak ada lagi alasan, anggaran sudah tersedia. Saya harap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pekerjaan ini segera selesai. Jangan sampai banjir kembali terjadi dan kita harus mengulang pekerjaan dari awal,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pemulihan pascabencana. Ia memastikan pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang direncanakan berlangsung hingga 2028.(ril).
