MEDAN | Media24jam.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kolaborasi dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YCKI). Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat menerima audiensi YCKI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (24/4/2026).
Menurut Bobby, pengembangan ekonomi hijau dan biru merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Ekonomi hijau menitikberatkan pada energi terbarukan, industri berkelanjutan, serta teknologi ramah lingkungan. Sementara ekonomi biru berfokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya air secara bijak.
“Tujuan yang kita lakukan bukan hanya untuk Sumatera Utara, tetapi juga memberikan dampak secara nasional dan global, dengan tetap menjaga keseimbangan alam,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan utama saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan keberlangsungan ekosistem.
“Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Program YCKI, Fitri Hasibuan, mengungkapkan pihaknya telah lama berkontribusi dalam upaya konservasi di Sumatera Utara, termasuk dalam pembentukan Taman Nasional Batang Gadis.
Selain itu, YCKI juga mendampingi sekitar 800 petani sawit untuk memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai bentuk penerapan praktik perkebunan berkelanjutan.
“Tahun depan kami menargetkan pendampingan terhadap 2.000 petani untuk memperoleh sertifikasi RSPO, serta memperluas pemulihan ekosistem hingga 1.000 hektare, khususnya di kawasan terdampak bencana,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Senior Director Sustainable Palm Oil di Conservation International, Melissa Thomas, serta sejumlah pejabat perangkat daerah dan pemerhati lingkungan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(ril).
