MALANG, Media24jam – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan program akses keuangan inklusif bagi peternak sapi perah di Jawa Timur. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan formal sekaligus mendorong digitalisasi sektor peternakan sapi perah.
Peluncuran yang berlangsung di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis (11/6/2026), merupakan bagian dari implementasi program PROMISE 2 IMPACT, kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan program tersebut hadir untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi peternak dalam memperoleh akses pembiayaan formal.
“Kami mendapatkan laporan para peternak yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik,” ujar Adi.
Menurutnya, digitalisasi ekosistem sapi perah dibangun di atas dua fondasi utama, yakni penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal. Melalui sistem ERP, data produksi, keuangan, dan operasional koperasi dapat terdokumentasi secara sistematis dan real time.
Adi menjelaskan, integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) akan membantu membangun profil kredit peternak secara lebih objektif, akurat, dan inklusif.
“Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal secara lebih menyeluruh dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai transformasi digital memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan memperluas akses ekonomi masyarakat.
“Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kolaborasi multipihak dapat bekerja bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Simrin.
Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, menegaskan bahwa penguatan pelaku usaha lokal menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Menurut Olivier, ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur mengatakan sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Penguatan sektor sapi perah bukan hanya tentang meningkatkan produksi susu, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh,” kata Adhy.
Peluncuran ini menandai keberhasilan pengembangan sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan PKA pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yakni KAN Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis. Ketiga koperasi tersebut mencakup lebih dari 10.000 anggota.
Sebagai tindak lanjut, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan guna mendukung perluasan implementasi program ke seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan penerapan sistem ini diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor usaha dan daerah lainnya di Indonesia.
(Agung)
