Batam I Media24jam.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Presiden juga menegaskan akan mengkaji ulang dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2024 secara periodik. Hal tersebut Presiden Prabowo tegaskan dalam sidang kabinet pada hari ini, Kamis (23/1/2025), Jakarta.
Baca Juga:
- Ex-Officio Bubar Rudi Tetap Pimpin BP Batam
- Buaya Lepas Dari Penangkaran Pulau Bulan Batam Jumlahnya Lebih “50 Ekor”
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo, telah perintahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas terhadap perusahaan nakal tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo juga menegaskan penegakan hukum ini adalah untuk memperkuat masa depan Indonesia.
“Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI. Untuk menegakan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” tegas Presiden Prabowo.
Usai sidang Kabinet, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, kepada wartawan mengatakan. Presiden Prabowo telah memerintahkan agar evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami nanti ada rapat terbatas khusus untuk membahas itu (PSN),” sebut Agus.
Saat ini ada sekitar 200 lebih Proyek Strategis Nasional (PSN) dan harus di bereskan pemerintahan Presiden Prabowo. Semua PSN tersebut merupakan warisan peninggalan masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tujuan kaji ulang dan evaluasi berbagai Proyek Stratesis Nasional (PSN) yang sudah berjalan ini adalah untuk menindak tegas perusahaan pelanggar berbagai ketentuan pertanahan dan hutan. Juga memberantas mafia lahan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI. Herman Khaeron, mendukung penuh semua PSN agar segara evaluasi dan kaji ulang. Menurutnya Evaluasi ini sangat bagus karena untuk menyesuaikan dan mendukung visi misi masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
Herman juga mengatakan evaluasi ini juga terkait tata kelola PSN apakah perusahaan melakukan pelanggaran. Tentunya nanti akan kaji ulang apakah PSN ini tunda dulu atau lanjutkan. “Ini kan prosesnya masih di lakukan Kemenko. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana,” ujar Herman.
Tanggapan Pakar Atas Kebijakan Presiden Prabowo
Demikian juga tanggapan Pakar Tata Kota, Yayat Supriyatna, turut mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo untuk evaluasi dan kaji ulang Proyek Strategis Nasional (PSN) pada saat ini banyak yang tidak efektif dan berkembang.
Yayat Supriyatna mencontohkan PSN kota Batam (Rempang Eco City) yang memiliki kasus. Apakah ini perlu percepatan atau tidak. Jadi menurutnya PSN Rempang Eco City ada bagusnya untuk di evaluasi dan kaji ulang untuk melihat performa dan niat khusus dari pelaku usaha.
“Sebetulnya idealisme pelaku usaha itu sama atau tidak dengan harapan program pemerintah saat ini. Apakah sekedar Benefit atau sekedar untuk mencari sisi lain mendapatkan fasilitas. Jadi ini perlu evaluasi,” kata Yayat.
Menurut Yayat evaluasi PSN jika ada pelanggaran dalamnya, ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Jadi PSN seperti ini yang perlu evaluasi dan kaji ulang.
Sementara itu, PSN Rempang Eco City hingga kini tidak mengalami perkembangan. Mayoritas warga Melayu Pulau Rempang sejatinya lebih memilih mempertahankan tanah adat dan menolak PSN Rempang Eco City oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Hingga kini konflik lahan antara warga pemilik tanah adat dan pihak perusahaan PT MEG masih terjadi. (Handreasseru)
Artikel Lainnya:
